mikirinvestasi.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memastikan bahwa kesepakatan impor 150 juta barel minyak mentah (crude oil) dari Rusia telah diselesaikan secara final pada Senin (11/5/2026). Langkah strategis yang merupakan hasil diplomasi langsung Presiden Prabowo Subianto ini ditargetkan mulai merapat ke perairan Indonesia dalam waktu satu hingga dua pekan ke depan demi mengamankan pasokan bahan bakar nasional hingga akhir tahun.
Kepastian suplai energi di tengah ketegangan geopolitik global ini disampaikan langsung oleh Bahlil di Kantor Kementerian ESDM. Meski aspek hukum kerja sama antarnegara telah rampung, pemerintah saat ini tengah mematangkan detail teknis pengirimannya. “Secara deal sudah, kontrak sudah, sekarang bicara tentang teknik pengirimannya. Dan mungkin satu-dua minggu ini sudah bisa,” tegas Bahlil.
Di balik percepatan kedatangan pasokan tersebut, pemerintah rupanya masih harus memecahkan dilema regulasi terkait entitas pelaksana impor. Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, memaparkan bahwa skema Government to Government (G2G) ini memunculkan dua opsi instrumen kelembagaan: penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau melalui Badan Layanan Umum (BLU). Mengingat BUMN terikat pada mekanisme tender dan terbentur kontrak pengadaan eksisting dengan pihak lain, opsi BLU saat ini lebih dipertimbangkan karena dinilai menawarkan fleksibilitas yang lebih tinggi, termasuk dalam urusan kemudahan pembiayaan. Mengingat tingkat konsumsi minyak domestik mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari, volume raksasa 150 juta barel ini akan didatangkan secara bertahap menyesuaikan ketersediaan tangki penyimpanan (storage) di dalam negeri.
Manuver pengamanan energi ini turut ditarik ke skala regional Asia Tenggara. Dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Filipina pada pekan lalu, Bahlil secara resmi menawarkan Indonesia sebagai pusat penyimpanan (storage hub) cadangan minyak untuk kawasan. Proyek penyangga energi berskala masif tersebut rencananya akan dibangun di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sumatera. Langkah ini disiapkan tidak hanya untuk menyerap lonjakan impor minyak mentah dari Rusia, tetapi juga menjadi instrumen ketahanan energi jangka panjang yang siap menyuplai kebutuhan darurat bagi negara-negara tetangga.
