Jakarta – Peta persaingan industri otomotif di Indonesia dipastikan akan mengalami pergolakan hebat pada pertengahan tahun ini. Pemerintah Republik Indonesia secara resmi bersiap meluncurkan skema baru insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk kendaraan listrik murni (Battery Electric Vehicle/BEV) yang akan mulai berlaku efektif pada Juni 2026. Kebijakan yang dirancang untuk menekan impor bahan bakar minyak sekaligus memperkuat hilirisasi nikel ini, secara tidak langsung menjadi karpet merah bagi produsen otomotif asal China yang makin agresif berekspansi. Di sisi lain, raksasa otomotif Jepang yang mayoritas masih mengandalkan penjualan kendaraan hibrida (HEV) dan mesin pembakaran internal (ICE) mulai menyuarakan keresahan atas ketimpangan iklim kompetisi di dalam negeri.
Laporan ini menyoroti tiga fakta terbaru dan paling signifikan dari perombakan kebijakan otomotif nasional tersebut. Fakta pertama adalah diterapkannya kuota masif yang disertai dengan pembedaan tarif insentif secara radikal berdasarkan jenis material baterai. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengonfirmasi bahwa pemerintah telah mengalokasikan kuota untuk 200.000 unit kendaraan ramah lingkungan pada tahap awal, yang terbagi rata atas 100.000 unit mobil listrik dan 100.000 unit sepeda motor listrik. Untuk sepeda motor, nilai subsidi ditetapkan sebesar Rp5 juta per unit. Sementara pada roda empat, pemerintah akan memberikan fasilitas PPN DTP sebesar 100 persen khusus untuk mobil listrik berbaterai nikel (Nickel Manganese Cobalt/NMC), sedangkan mobil dengan baterai Lithium Ferro-Phosphate (LFP) hanya mendapatkan diskon PPN 40 persen.
“Nanti baterainya berdasarkan nikel dan non-nikel nanti akan beda skemanya. Kenapa saya pakai nikel lebih besar subsidinya karena supaya nikel kita kepakai,” tegas Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan motif hilirisasi proteksionis di balik kebijakan tersebut.
Fakta kedua menyoroti disrupsi nyata dan lonjakan tajam penjualan mobil listrik asal Negeri Tirai Bambu yang memanfaatkan momentum insentif ini secara maksimal. Setelah penjualan wholesales mobil listrik meroket 140,64 persen menjadi 103.931 unit pada tahun 2025, dominasi China semakin mengakar pada Kuartal I-2026. Merek pendatang baru seperti BYD dan Jaecoo secara mengejutkan berhasil membongkar hegemoni Jepang dan masuk ke dalam daftar 10 besar merek mobil terlaris di Indonesia. Tercatat, BYD membukukan angka distribusi wholesales sebanyak 12.473 unit, sementara Jaecoo menempel ketat dengan 8.065 unit.
Pergeseran sentimen pasar ini diakui secara terbuka oleh para pelaku industri distribusi. CEO PT Indomobil National Distributor, Tan Kim Piauw, membenarkan adanya eksodus minat dari konsumen domestik. “Shifting atau peralihan ke mobil China ini sekarang meningkat cukup tajam. Jadi sampai tahun lalu, share mobil China ini menurut saya sudah 15 persen di Indonesia, itu relatif cukup tinggi,” ungkap Tan, yang perusahaannya kini tengah bersiap membawa masuk merek Leapmotor ke Tanah Air.
Fakta ketiga berpusat pada reaksi defensif dari pabrikan otomotif Jepang di tengah pasar nasional yang sedang stagnan. Data dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) membuktikan bahwa penjualan wholesales mobil nasional sepanjang Kuartal I-2026 hanya mampu tumbuh sangat tipis sebesar 1,7 persen menjadi 209.021 unit. Dalam kondisi pasar yang tertekan oleh pelemahan daya beli, pabrikan Jepang menilai bahwa pemberian insentif pajak yang terlampau eksklusif untuk BEV telah menciptakan arena persaingan yang tidak adil, mengingat investasi puluhan tahun mereka di Indonesia telah banyak menyerap tenaga kerja lokal.
Wakil Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN), Bob Azam, secara lugas menyoroti kebijakan yang dinilai sangat menguntungkan merek China. “Mereka lebih murah karena tidak kena pajak, sedangkan kami kena pajak. Itu kan tidak fair dong, sebetulnya. Kemudian harus diingat juga bahwa produk-produk yang ada di Indonesia sudah dilokalisasi dan menyerap banyak tenaga kerja,” protes Bob.
Pernyataan senada turut ditekankan oleh Sales & Marketing and After Sales Director PT Honda Prospect Motor, Yusak Billy. Ia mendesak pemerintah agar memperluas rentang dukungan insentif ke seluruh teknologi ramah lingkungan—termasuk mobil hibrida dan low cost green car (LCGC)—agar industri konvensional tetap mampu bertahan seraya membantu meringankan beban finansial konsumen di era ketidakpastian ini.
