Jakarta – Gelombang kemajuan teknologi Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI) yang bergerak eksponensial tanpa batas kini memicu ancaman krisis eksistensial bagi arsitektur pelindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia. Memasuki pertengahan tahun 2026, fenomena sistem AI yang secara otomatis mampu menghasilkan karya ekspresi intelektual komersial telah melahirkan persoalan hukum struktural, terutama mengenai legalitas praktik penggunaan jutaan data latih (data scraping) berhak cipta milik kreator manusia tanpa izin lisensi dan tanpa kompensasi sepeser pun. Merespons kekosongan norma hukum yang mengancam mata pencaharian pekerja kreatif, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengambil langkah kedaruratan untuk mempercepat finalisasi Revisi Undang-Undang Hak Cipta 2026 guna membentengi ekosistem digital nasional.
Berdasarkan kajian yuridis normatif yang dirilis oleh akademisi hukum, kerangka sistem HKI Indonesia saat ini bertumpu mutlak pada konsep manusia sebagai pencipta tunggal atas sebuah karya. Ketiadaan regulasi positif yang mendefinisikan secara tegas status hukum karya komputasi AI, atribusi kepemilikan paten, dan standar ukuran orisinalitas telah menciptakan jurang ketidakpastian hukum yang sangat merugikan pihak kreator, pengembang, maupun pengguna teknologi. Mengantisipasi kedaruratan legislasi ini, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) merespons dengan mulai menyusun Peta Jalan (Roadmap) HKI Lintas Sektor. Peta jalan ini diproyeksikan untuk membangun kerangka hukum yang responsif dan terintegrasi dalam menghadapi disrupsi AI, dengan menitikberatkan pada pergeseran paradigma hukum agar lebih progresif dan bertindak sebagai instrumen rekayasa sosial pendobrak zaman (Law as a Tool of Social Engineering). Pada level eksekusi administratif, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) turut mengimplementasikan sinkronisasi program Teknologi Informasi secara masif untuk mengintegrasikan seluruh sistem layanan KI, memperkuat ketahanan keamanan siber institusi, serta memastikan pelindungan kepemilikan aset tak berwujud berjalan efisien.
Krisis disrupsi algoritma ini turut mendapat atensi khusus dari Wakil Menteri Ekonomi Kreatif, Irene Umar. Saat berbicara dalam sesi diskusi forum IP Expo Indonesia 2026, Irene menekankan betapa mendesaknya pelindungan Kekayaan Intelektual (IP) lokal di tengah gempuran invasi entitas komersial global. Ia memaparkan bahwa para pelaku industri kreatif mutlak harus mempertahankan kedaulatan pasar domestik dari pencurian karya, seraya secara paralel mengeksplorasi jalinan kolaborasi internasional untuk menembus batas pasar mancanegara. Namun, modernisasi ini membawa konsekuensi keras terhadap serapan tenaga kerja manusia. Dokumen Buku Putih Peta Jalan AI Nasional 2025 mengungkapkan metrik yang mengkhawatirkan: sebanyak 36 persen angkatan kerja di Indonesia kini membutuhkan pelatihan baru akibat otomatisasi AI. Dari rasio tersebut, 30 persen pekerja mendesak membutuhkan peningkatan keahlian (upskilling), sementara 22 persen sisanya dituntut menjalani pelatihan ulang secara total dari nol (reskilling). Guna mencegah badai pengangguran teknologi, Kementerian Ekonomi Kreatif telah meluncurkan program beasiswa pelatihan kompetensi Badan Ekraf Digital Talent (BDT) 2026. Mengusung tema khusus “Productivity with AI Bootcamp”, inisiatif ini dirancang dengan kurikulum berbasis global untuk mencetak pekerja kreatif yang mampu menjinakkan dan mengeksploitasi kapabilitas AI sebagai alat pendorong produktivitas.
Di koridor legislasi, langkah antisipatif lintas instansi juga diwujudkan melalui perlawanan industri media massa cetak dan digital. Dalam rangkaian pembahasan Revisi UU Hak Cipta 2026, Dewan Pers telah secara resmi menyerahkan rekomendasi dan usulan draf kepada pemerintah untuk menetapkan pelindungan hukum absolut terhadap karya jurnalistik nasional. Ketua Dewan Pers menegaskan argumen bahwa karya jurnalistik murni memiliki nilai intelektual, ekonomi, dan sosial yang sangat berharga bagi tegaknya informasi publik, sehingga tidak boleh disedot bebas oleh mesin AI. Institusi tersebut mendesak pemerintah untuk mencantumkan ketentuan yang memperjelas status hakiki wartawan sebagai pencipta yang sah, serta menuntut pengesahan aturan batas masa berlaku hak cipta yang ketat berbasis waktu publikasi. Intervensi perlindungan ini dipandang sebagai benteng utama untuk mencegah agregasi berita ilegal oleh perangkat cerdas milik raksasa teknologi, sekaligus memberikan jaminan kepastian hukum bagi keberlanjutan model bisnis media.
Selain polemik yang melibatkan mesin kecerdasan buatan dan pelindungan jurnalistik, dinamika revisi undang-undang ini juga menyoroti aspek krusial yang mengatur distribusi pemungutan hak ekonomi secara adil. Pakar hukum senior, Otto Hasibuan, memberikan penekanan khusus pada urgensi perbaikan tata kelola Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dalam klausul draf revisi tersebut. Ia memaparkan adanya kekhawatiran terkait pembatasan peran lembaga tersebut dan memperingatkan keras agar setiap aturan baru yang disahkan tidak justru menciptakan regulasi tumpang-tindih yang pada akhirnya malah merugikan dan mencekik musisi serta pencipta lagu dalam proses penagihan hak royalti ekonomi mereka. Mengakhiri polemik penyusunan aturan tersebut, Ketua DPR RI, Puan Maharani, dalam sebuah sidang paripurna menegaskan komitmen legislatif bahwa tujuan akhir dan fundamental dari pengesahan Revisi UU Hak Cipta ini adalah “menciptakan ekosistem kreatif yang sehat, adil, dan memberi manfaat nyata bagi sebanyak-banyaknya rakyat Indonesia,” sekaligus memastikan bahwa hak cipta pekerja seni dan intelektual tidak akan tergilas oleh dominasi kapitalisme digital di masa depan.
